Kompas : Waspadai Cawapres dan Koalisi Dagang Sapi

15 Apr 2014 | 18:23

Oleh Christovita Wiloto, CEO & Managing Partner | PowerPR Christovita Wiloto & Partner

Kita patut bersyukur pada Tuhan, karena pemilu legislatif tgl 9 April lalu telah berjalan dengan sangat baik, jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Suasana sangat aman dan kondusif, serta yang sangat menggembirakan adalah TPS-TPS baik di dalam dan di luar negeri dipenuhi oleh para warga negara yang sangat antusias untuk mencoblos, bahkan di beberapa TPS terpantau warga berlama-lama di TPS sambil bersilahturahmi. Bahkan dibeberapa TPS menyelenggarakan hal-hal unik yang menarik.

Terasa sekali ada “harapan” besar di kalangan rakyat akan terwujudnya Indonesia Baru, Indonesia yang lebih baik. Maklum sepuluh tahun terakhir ini rakyat disuguhi kinerja parlemen dan pemerintahan yang sangat buruk, berbagai korupsi besar-besaran dan merajalela baik di kalangan parlemen maupun pemerintahan dari pusat sampai daerah, berbagai perilaku pemimpin negara yang tidak patut sampai kondisi negara auto pilot.

Berdasarkan hasil penghitungan cepat, jumlah pemilih yang tidak menggunakan suaranya atau golput kali ini pun diperkirakan kurang dari 27%, atau artinya diperkirakan lebih dari 73% tingkat partisipasi rakyat. Ini merupakan kabar baik, karena ada kenaikan jika dibandingkan pemilu 2009 lalu.

Angka golput sebetulnya kemungkinan bisa lebih kecil lagi, mengingat ada rakyat yang terpaksa golput karena berbagai situasi dan kondisi, seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kota Tegal, Jawa Tengah, mencatat sekitar 40 persen dari 15.000 nelayan atau sekitar 6.000 nelayan tidak memilih alias golput, karena sedang berada di tengah laut. Atau warga Rusun Marunda terpaksa golput karena kendala surat suara dan waktu pemungutan suara yang sudah habis. Ratusan pasien dan staf di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo terpaksa golput Sebab pihak KPU Situbondo tidak menyiapkan TPS Khusus. Kondisi serupa juga terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas per 11 April 2014 sebesar 93 persen, PDIP memperoleh 19,24 persen suara. Posisi di bawahnya berturut-turut, yakni Partai Golkar (15,01 persen), Partai Gerindra (11,77 persen), Partai Demokrat (9,43 persen), PKB (9,12 persen). PAN (7,51 persen), Partai Nasdem (6,71 persen), PKS (6,99 persen), PPP (6,68 persen), Partai Hanura (5,10 persen).

Dari hasil hitung cepat itu nampaknya maksimal akan ada 3 Capres yang akan bertanding di pemilu presiden yang akan datang, yaitu Jokowi dari PDIP, Aburizal Bakrie dari Golkar dan Prabowo dari Gerindra. Apapun hasil koalisi nanti bisa jadi kemungkinan besar ketiga nama ini akan maju nyapres. Karena keinginan yang sangat besar, sudah kepalang tanggung, atau mencoba peruntungan nasib.

Setidaknya Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto, sudah memesan jutaan kaus untuk kampanye pemilu presiden mendatang ke Sentra Kaos Suci di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan harga per potong Rp 8.000, seperti diberitakan Kompas. “Pak Ical sudah pesan satu juta kaus dan Pak Prabowo sekitar 700.000 potong. Sejauh ini baru dua kandidat capres itu yang sudah memesan pembuatan kaus ke kami,” kata Ketua Koperasi Sentra Kaos Suci (SKS) Bandung Marnawi Munamah, seperti diberitakan Antara. Artinya Aburizal setidaknya sudah mengeluarkan dana 8 milyar rupiah dan Prabowo 5,6 milyar rupiah hanya untuk kaos saja, sebagai persiapan pencapresan mereka.

Namun ketiga partai itu memiliki perolehan suara di bawah 25%, sehingga mau tidak mau partai-partai ini harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Selain agar dapat mengusung capres dan cawapres, koalisi antar partai ini menjadi sangat penting untuk mengatur kekuatan di parlemen nantinya.

Menurut analisa PowerPR Christovita Wiloto & Partners popularitas Jokowi selama 12 bulan ini terus melejit dan sulit ditandingi oleh Prabowo apalagi oleh Aburizal. PowerPR menyarankan agar Prabowo & Aburizal tidak perlu bersusah payah menghabiskan dananya, mengingat sulit sekali melakukan repositioning, merubah persepsi publik & membangun Public Trust dalam waktu singkat.

Pertanyaannya sekarang, lantas siapa yang akan menjadi Cawapres dari Jokowi, Aburizal dan Prabowo ? Mengingat Cawapres ini akan menentukan elektabilitas mereka dan juga menunjukkan peta koalisi.

Proses komunikasi politik pun berjalan dengan sangat amat cepat, lobby-lobby politik pun terjadi dengan sangat cepat. Baik yang secara fisik terliput oleh media, maupun yang tidak. Juga pembicaraan melalui telepon, bbm, sms, bahkan skype antar partai pun terjadi.

Aroma persis pemilu 2009 pun mulai tercium dengan keras, aroma bagi-bagi kekuasaan masih tercium, aroma dagang sapi masih tercium, aroma tawar menawar harga mahar masih tercium, bahkan kali ini makin tinggi nilainya. Kalau saat pemilu 2009 dan pilkada DKI lalu desas-desusnya harga mahar perpartai sekitar 20 milyar rupiah atau 2.000 USD karena rumornya transaksi dilakukan di akun bank luar negeri, kini desas-desusnya, partai-partai menaikkan biaya maharnya 2 kali lipat, alias 40 milyar rupiah perpartai. Maklum karena setidaknya ada 2 kandidat capres yang juga konglomerat dan memiliki uang tunai yang sangat besar, setidaknya begitulah persepsi para petinggi partai. Dan bukan rahasia lagi kalau sebenarnya inilah logika realitas mengapa begitu banyak partai tumbuh di republik yang bernama Indonesia ini. Saat inilah panen 5 tahunan partai-partai meraup dana milyaran rupiah, selain dari puluhan transaksi pilkada lainnya.

Koalisi dan siapa cawapres Jokowi, Aburizal dan Prabowo menjadi hal yang sangat penting. Sebetulnya seperti dugaan banyak pihak bahkan sebelum pemilu legislatif, bahwa pemilu kali ini adalah pemilihan Cawapres, karena justru Cawapres lah yang menjadi masalah kritis, misalnya kalau Jokowi salah memilih Cawapres nya, maka bubarlah sudah. Harapan sebagian besar rakyat akan terbentuknya Indonesia baru sulit dicapai.

Berbagai opini akhir-akhir ini secara by design dibuat untuk mengarahkan opini publik, bahwa seolah-olah Jokowi Effect ternyata tidak terbukti di pemilu legislatif, karena PDIP hanya mencapai perolehan suara dibawah 20%, jauh di bawah target PDIP yang 27% itu. Namun jangan lupa bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu :

  • Berbagai survey sebelum pemilu legislatif menunjukan bahwa tingkat elektabilitas Jokowi sangat tinggi.
  • Tidak semua pemilih Jokowi berasal dari simpatisan PDIP, justru banyak simpatisan partai-partai lain diluar PDIP?
  • Massa mengambang banyak yang tidak begitu suka dengan nepotisme di pimpinan PDIP yang diperkuat dengan tampilnya Puan diberbagai iklan PDIP, semua ini membuat PDIP dipersepsikan oleh rakyat sebagai partai feodal dan dinasti.
  • Selain itu ingat juga pada pemilu 2009 lalu Demokerat juga hanya mencapai 20% di pemilu legislatif, namun SBY memperoleh suara 60% di pilpres, terlepas dari banyaknya perdebatan tentang terjadinya banyak kecurangan di pemilu 2009.

PDIP pun telah menetapkan empat syarat untuk berkoalisi. Pertama, penentu cawapres adalah Jokowi. Kedua, sinergi politik harus cukup suara. Ketiga, sinergi politik harus menghasilkan mesin politik handal. Keempat, sinergi politik harus ada kesamaan platform perjuangan dan kepastian bisa membangun tim profesional dan kuat.

Pada Jumat (11/4/2014) malam Jokowi mengaku sudah punya lima kandidat untuk menjadi bakal calon wakil presiden. “Kriteria sudah rampung, tapi enggak bisa saya sebutkan nama. Sudah mengerucut menjadi lima orang,” ujar Jokowi. Kepastiaannya akan diumumkan pekan depan. “Ada (nama) yang sudah sering beredar, ada yang belum. Ada yang partai, ada yang bukan, ada yang usianya di atas (saya), ada yang di bawah (usia saya). Ada ekonom, militer, politikus. Nantilah. Sabar,” ujar Jokowi menurut Kompas.

Kita lihat saja bagaimana serunya proses lobby-lobby koalisi ini. Namun setidaknya di pasar ekonomi fenomena ini secara langsung dapat dirasakan. Misalnya Indikasi riil prilaku pelaku pasar yang sangat menanti hasil koalisi dan siapa yang akan menjadi cawapres Jokowi. Hasil perhitungan cepat dimana PDIP hanya mendapat 19,2% suara telah mengecewakan pasar yang berharap kemenangan PDIP bisa lebih dari 25%. Kekecewaan pasar ini terlihat di IHSG 11 April 2014 dimana perdagangan ditutup di level 4,765.7 atau turun -3.17%. Hal ini sangat bertolak belakang dengan optimisme pasar di mana IHSG naik 3.22% di hari deklarasi Jokowi sebagai capres.

Rakyat sangat mengharapkan terjadinya Indonesia Baru, dan misalnya sangat mengharapkan agar Jokowi memiliki cawapres muda yang terbukti telah berkarya dengan baik bagi bangsa dan negara, bersih, berani, tegas dan tidak ada kaitan pemerintahan yang sebelumnya baik itu orde baru atau pemerintahan SBY yang dianggap korup. Rakyat pun sangat berharap agar PDIP tidak berkoalisi dengan partai-partai yang terkontaminasi orde baru, dengan keluarga Cendana atau pemerintahan SBY. Rakyat mengharapkan kekuatan pemerintahan yang baru, bersih, tegas dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur dan jaya.

Ini adalah tantangan yang sangat berat baik baik Jokowi, Aburizal dan Prabowo dan partai yang mengusung mereka, dengan siapa mereka akan berkoalisi dan siapa yang menjadi cawapres mereka. Segala sesuatu bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin.

Kita harus waspadai segala permainan dan akrobat partai-partai yang sedang berlangsung, penetapan cawapres dan segala kemungkinan koalisi dagang sapi seperti pemilu 2009, sambil terus berdoa agar siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden bisa membawa rakyat ke Indonesia Baru yang adil, makmur dan jaya. Jika momentum ini tidak tercapai dan kembali rakyat disuguhi oleh koalisi dagang sapi yang hanya bagi-bagi kekuasaan dan terdiri dari orang-orang yang terikat dengan masa lalu, sudah dapat dipastikan kekecewaan yang luar biasa akan terjadi di rakyat dan Indonesia Baru mungkin sulit terwujud. Semoga Tuhan turut campur tangan dan melahirkan Indonesia Baru. Amin.

http://m.kompasiana.com/post/read/649174/2/waspadai-capres-dan-koalisi-dagang-sapi.html